Cetronews.com – Pemerataan ekonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski indikator kemiskinan menunjukkan tren penurunan dan konsentrasi ekonomi di Pulau Jawa mulai berkurang, aktivitas ekonomi nasional masih terkumpul di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), terutama terkait kualitas pekerjaan, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kajiannya, INDEF menilai keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) maupun besarnya investasi yang masuk. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi mampu menciptakan pekerjaan produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah.
Tantangan tersebut terlihat dari kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional. Pada kuartal II 2026, wilayah ini masih menyumbang 56,47 persen terhadap PDB Indonesia. Artinya, lebih dari separuh aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di satu kawasan.
Ekonomi Indonesia Masih Terpusat di Pulau Jawa
Besarnya kontribusi Pulau Jawa menunjukkan bahwa wilayah ini masih menjadi pusat utama kegiatan ekonomi Indonesia. Konsentrasi tersebut memang tidak terlepas dari keberadaan berbagai pusat industri, perdagangan, jasa, dan kegiatan usaha yang berkembang di kawasan tersebut.
Namun, tingginya dominasi ekonomi Jawa juga menjadi pengingat bahwa pemerataan basis produksi dan kesempatan usaha di luar Jawa masih perlu diperkuat.
INDEF mencatat bahwa konsentrasi ekonomi di Jawa telah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, perubahan tersebut belum menghilangkan kesenjangan distribusi aktivitas ekonomi antardaerah.
Pemerataan ekonomi tidak sekadar berkaitan dengan pembagian kontribusi PDB antarwilayah. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan daerah mengembangkan kegiatan produksi, menarik investasi berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat.
Ketika kegiatan ekonomi masih terpusat pada wilayah tertentu, daerah lain berpotensi menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan kesempatan kerja produktif. Karena itu, penguatan industri daerah, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pembangunan ekosistem usaha menjadi bagian penting dalam upaya memperluas manfaat pembangunan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan yang telah memiliki infrastruktur dan pasar besar. Daerah dengan potensi sumber daya dan tenaga kerja juga membutuhkan dukungan agar mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Angka Kemiskinan Turun, tetapi Target Pemerintah Belum Tercapai
Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data yang dikutip dalam materi kajian INDEF, persentase penduduk miskin turun dari 8,50 persen pada Maret 2025 menjadi 8,30 persen pada September 2025.
Penurunan berlanjut pada Maret 2026, ketika tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,07 persen.
Secara keseluruhan, angka tersebut turun 0,43 poin persentase dalam satu tahun. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan indikator kemiskinan, meskipun tantangan untuk mencapai sasaran pemerintah masih cukup besar.
Tingkat kemiskinan sebesar 8,07 persen pada Maret 2026 masih berada 0,57 poin persentase di atas batas atas target pemerintah untuk 2026, yakni 7,50 persen.
Selisih tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih kuat agar penurunan kemiskinan dapat berlanjut. Pemerintah tidak hanya perlu menjaga agar masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali jatuh ke kondisi rentan, tetapi juga memperluas kesempatan bagi kelompok berpenghasilan rendah untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Angka kemiskinan yang menurun juga perlu dibaca bersama indikator lain, seperti akses terhadap pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Perubahan persentase kemiskinan saja belum memberikan gambaran lengkap mengenai kualitas kesejahteraan masyarakat.
Pekerjaan Produktif Menjadi Kunci Peningkatan Kesejahteraan
INDEF menilai perbaikan indikator ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencerminkan penguatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pekerjaan produktif yang mampu memberikan pendapatan memadai dan berkelanjutan.
Dalam ringkasan eksekutif kajiannya, INDEF menyatakan, “Perbaikan indikator pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan penguatan kualitas kesejahteraan.”
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya membedakan antara tersedianya pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang diperoleh masyarakat. Seseorang yang bekerja belum tentu memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama ketika biaya kebutuhan dasar meningkat.
Pekerjaan yang produktif diharapkan dapat memberikan penghasilan lebih stabil, meningkatkan keterampilan, serta membuka peluang peningkatan taraf hidup. Sebaliknya, keterbatasan pekerjaan dengan pendapatan memadai dapat membuat rumah tangga tetap rentan meskipun memiliki sumber penghasilan.
Situasi ini juga berkaitan dengan daya beli. Ketika pendapatan tidak meningkat sebanding dengan pengeluaran, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat tertekan. Rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian karena perubahan pendapatan maupun pengeluaran dapat memengaruhi kondisi ekonomi mereka.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas. Bantuan sosial tetap memiliki peran dalam melindungi kelompok rentan, tetapi peningkatan kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan secara mandiri juga menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang.
INDEF Minta Kebijakan Investasi Dievaluasi
Selain persoalan pemerataan dan ketenagakerjaan, INDEF merekomendasikan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan investasi berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Penilaian terhadap investasi, menurut arah rekomendasi tersebut, tidak seharusnya hanya berfokus pada besarnya nilai modal yang masuk. Pemerintah juga perlu memperhatikan tambahan kapasitas produksi, keterlibatan industri domestik, efisiensi penggunaan modal, serta jumlah dan kualitas pekerjaan yang tercipta.
Pendekatan ini penting karena investasi yang besar belum tentu memberikan manfaat yang merata apabila keterkaitannya dengan industri dalam negeri terbatas atau kesempatan kerja yang dihasilkan tidak sebanding dengan modal yang digunakan.
Keterlibatan pelaku usaha lokal dan industri domestik dapat membantu memperluas dampak kegiatan investasi. Ketika perusahaan terhubung dengan pemasok, tenaga kerja, dan usaha pendukung di dalam negeri, manfaat ekonomi berpotensi menjangkau lebih banyak pihak.
Di sisi lain, peningkatan produktivitas juga perlu menjadi perhatian. Pertumbuhan yang ditopang oleh kegiatan produksi yang lebih efisien dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri dapat membuka ruang bagi peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu memperhatikan pemerataan lokasi dan manfaat investasi. Pengembangan kegiatan ekonomi di luar pusat-pusat utama diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat kemampuan daerah menghasilkan nilai tambah.
Pertumbuhan Ekonomi Perlu Berdampak Langsung pada Masyarakat
Catatan INDEF menunjukkan bahwa tantangan pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan hasilnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Kontribusi Pulau Jawa yang masih mencapai 56,47 persen terhadap PDB nasional, tingkat kemiskinan sebesar 8,07 persen pada Maret 2026, serta perhatian terhadap kualitas pekerjaan memperlihatkan beberapa aspek yang perlu ditangani secara bersamaan.
Pemerataan kesempatan ekonomi, penciptaan pekerjaan layak, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya beli merupakan bagian yang saling berkaitan. Perbaikan pada satu aspek saja belum tentu cukup untuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesempatan memperoleh pekerjaan, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, dan peluang memperbaiki taraf hidup.
Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi perlu memastikan bahwa investasi dan pertumbuhan produksi menghasilkan manfaat yang nyata. Pemerataan ekonomi akan lebih bermakna ketika masyarakat di berbagai daerah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif dan menikmati hasil pembangunan.
Sumber: Ringkasan eksekutif kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
