JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia terus dipercepat. Pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi, mengoptimalkan pemadaman di lapangan, serta mendorong langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin Prabowo pada Senin, 12 Oktober 2026. Penanganan kebakaran menjadi perhatian pemerintah mengingat dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah, penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
Enam Provinsi Menjadi Fokus Penanganan Karhutla
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara terpadu di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian karena membutuhkan upaya penanganan yang disesuaikan dengan kondisi kebakaran dan karakteristik lahannya.
Pelaksanaan pemadaman tidak hanya bergantung pada pengerahan personel. Ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi kebakaran, kondisi vegetasi, serta cuaca turut menentukan efektivitas penanganan di lapangan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan segera.
Mengapa Pemadaman dari Darat Masih Dibutuhkan?
Operasi darat menjadi salah satu komponen penting dalam penanganan karhutla, terutama ketika kondisi di lokasi tidak memungkinkan pemadaman udara dilakukan secara optimal.
Kabut asap yang tebal dapat mengurangi jarak pandang dan memengaruhi keselamatan penerbangan. Dalam kondisi tertentu, situasi tersebut dapat membatasi pelaksanaan operasi udara sehingga petugas perlu mengoptimalkan penanganan melalui jalur darat.
Operasi darat dilakukan dengan mengerahkan personel, kendaraan operasional, pompa air, selang, serta peralatan pendukung lainnya. Alat berat juga dapat digunakan sesuai kebutuhan untuk membuka akses menuju lokasi yang sulit dijangkau.
Petugas tidak hanya berupaya memadamkan api yang terlihat, tetapi juga melakukan pembasahan dan pendinginan pada area terdampak. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko munculnya kembali titik api, terutama di kawasan yang memiliki lapisan gambut.
Sementara itu, operasi udara tetap menjadi bagian dari strategi penanganan apabila kondisi cuaca, jarak pandang, dan keselamatan penerbangan memungkinkan.
Modifikasi Cuaca dan Mitigasi Menjadi Bagian Strategi Pemerintah
Selain pemadaman langsung, pemerintah juga mengoptimalkan upaya mitigasi untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang pelaksanaannya menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang berpotensi mendukung pembentukan hujan.
Upaya tersebut membutuhkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait. Pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi cuaca aktual dan pertimbangan keselamatan penerbangan.
Namun, penanganan karhutla tidak cukup jika hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan sejak dini tetap menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran.
Pemantauan wilayah rawan, deteksi dini titik api, kesiapan personel, serta koordinasi antarlembaga perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca meningkatkan potensi kebakaran.
Masyarakat Berperan dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan
Upaya pengendalian karhutla juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan rawan kebakaran dapat berperan dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.
Masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan, kebun, maupun sampah di area yang berisiko memicu kebakaran. Pembakaran yang tidak terkendali dapat menyebar ketika kondisi vegetasi kering dan angin mendukung pergerakan api.
Apabila menemukan titik api atau asap yang mencurigakan, warga sebaiknya segera melaporkannya kepada petugas berwenang, seperti BPBD, aparat setempat, atau layanan darurat yang tersedia di daerah masing-masing.
Pelaporan sejak dini dapat membantu petugas melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sebelum kebakaran meluas.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi dengan unsur masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dampak Karhutla Tidak Hanya pada Lingkungan
Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak yang luas. Selain merusak vegetasi dan habitat satwa, kebakaran juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara.
Paparan asap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki masalah pernapasan. Jarak pandang yang menurun juga dapat mengganggu transportasi dan aktivitas masyarakat.
Dari sisi ekonomi, karhutla dapat memengaruhi kegiatan pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata di wilayah terdampak. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga dapat membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan.
Oleh karena itu, keberhasilan penanganan karhutla perlu dilihat tidak hanya dari luas area yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran baru dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
Penanganan Karhutla Membutuhkan Kerja Sama Berkelanjutan
Percepatan penanganan karhutla menjadi penting untuk menekan kerusakan lingkungan sekaligus melindungi masyarakat di wilayah terdampak. Operasi pemadaman, dukungan teknologi, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat perlu berjalan secara bersamaan.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di wilayah dengan kondisi geografis berbeda-beda.
Selain merespons kebakaran yang sudah terjadi, penguatan pencegahan dan deteksi dini perlu terus dilakukan agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal.
Sumber informasi: Siaran pers resmi Presiden Republik Indonesia dan BNPB.
